Bubarkan FP1, PKS Salahkan Pemerintah, Kenapa Gak Terima Tawaran Rekonsiliasi HR5

Bubarkan FP1, PKS Salahkan Pemerintah, Kenapa Gak Terima Tawaran Rekonsiliasi HR5



JAKARTA – Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bukhori Yusuf menyalahkan pemerintah atas pembubaran Front Pembela Islam (FPI).

Menurutnya, itu merupakan bukti kegagalan pemerintah dalam melakukan pendekatan atas berbagai permasalahan terkait FPI sejauh ini.

Demikian disampaikan anggota Komisi VIII DPR RI itu kepada PojokSatu.id melaui pesan singkatnya, di Jakarta, Rabu (30/12/2020).

“Pendekataan pemerintah cenderung agresif sejak awal kedatangan Habib Rizieq sehingga berujung polemik,” katanya.

“Pmerintah juga kerapkali menggunakan nada ancaman hingga keputusan menolak upaya dialog rekonsiliasi,” lanjutnya.

Ketua DPP PKS ini juga meyakini, semua permasalahan itu tidak akan pernah terjadi.

Seandainya, sambungnya, pemerintah bersikap bijaksana dan persuasif menerima tawaran dialog rekonsiliasi yang dilontarkan HRS.

Dengan begitu, ketegangan antara pemerintah dengan FPI bisa dimitigasi.

“Sehingga, tidak harus ada nyawa yang melayang, pemenjaraan Habib Rizieq, bahkan polarisasi di tengah masyarakat yang kian menajam akhir-akhir ini,” tuturnya.

Meski demikian, Bukhori pun tak menampik bahwa keputusan Menko Polhukam Mahfud MD membubarkan FPI buntut dari rangkaian yang digelar Habib Rizieq Shihab setelah pulang dari Arab Saudi.

Namun, anak buah Ahmad Syaikhu itu mengaku khawatir dengan pemburan ormas yang berdiri sejak tahun 1998 itu akan memancing ketegangan di tengah masyarakat.

“Kita khawatir eskalasi terbaru dengan pembubaran FPI, justru memperuncing ketegangan di tengah masyarakat sehingga menciptakan api dalam sekam,” tandas Bukhori.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengatakan, pemerintah melarang dan membubarkan FPI.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menjelaskan, sejak 21 Juni 2019, FPI secara de jure telah bubar sebagai ormas.

Ia menyebutkan karena FPI belum memenuhi persyaratan untuk memperpanjang surat keterangan terdaftar (SKT) sebagai ormas hingga kini di Kemendagri.

Sementara itu, lanjut guru besar hukum tata negara Universitas Islam Indonesia (UII) itu masa berlaku SKT FPI yang sebelumnya hanya berlaku hingga 20 Juni 2019.

Sumber Berita / Artikel Asli : (muf/pojoksatu)

0 Response to "Bubarkan FP1, PKS Salahkan Pemerintah, Kenapa Gak Terima Tawaran Rekonsiliasi HR5"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel