Soal Masuknya Kapal China, Said Aqil: Mati Membela Tanah Air Termasuk Mati Sahid

Soal Masuknya Kapal China, Said Aqil: Mati Membela Tanah Air Termasuk Mati Sahid



PBNU mengingatkan pemerintah agar negara tidak lembek, terhadap masuknya kapal Tiongkok secara ilegal ke perairan Natuna akhir Desember 2019.

Meski Tiongkok menjadi salah satu investor terbesar keempat di Indonesia, negara tetap harus menjaga kedaulatannya. "Keutuhan dan kesatuan wilayah NKRI, di darat dan di laut, dan juga di udara adalah harga mati yang tidak bisa ditukar dengan kepentingan apa pun," kata Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (6/1).

Sikap tegas itu, kata Said, sesuai dengan pernyataan pendiri Nahdlatul Ulama KH Hasyim Asy’ari terkait menjaga kedaulatan Indonesia. "Hukum membela keutuhan tanah air adalah fardu ain (wajib bagi setiap orang Islam). Dan barang siapa mati demi tanairnya, maka ia mati syahid," katanya.

Kepada Tiongkok, Said mendesak agar berhenti melakukan tindakan provokatif atas kedaulatan wilayah perairan RI yang telah diakui dan ditetapkan oleh Konvensi Hukum Laut PBB atau United Nation Convention for the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.

Kepulauan Natuna masuk dalam 200 mil laut ZEE yang telah diratifikasi sejak 1994. Karena itu, Said menilai, tindakan Coast Guard RRT mengawal kapal nelayan berbendera Tiongkok di perairan Natuna sebagai bentuk provokasi politik yang tidak bisa diterima.

Pemerintah Tiongkok secara sepihak mengklaim berhak atas Kepulauan Nansha atau Spratly yang masuk dalam nine dash line pertama kali pada peta 1947. Klaim ini menjangkau area perairan seluas dua juta kilometer persegi di Laut Cina Selatan yang berjarak dua ribu kilometer dari daratan Tiongkok. Klaim sepihak ini menjadi pangkal sengketa puluhan tahun yang melibatkan sejumlah negara seperti Malaysia, Filipina, Vietnam, Taiwan dan Brunei Darussalam.

Filipina sebelumnya telah memperkarakan Tiongkok atas tindakannya yang agresif di perairan Laut Selatan China pada 2013. Pengadilan Arbitrase PBB yang berpusat di Den Haag pada 2016 memutuskan seluruh klaim teritorial Tiongkok atas Laut China Selatan sebagai tidak memiliki dasar hukum, termasuk konsep nine dash line dinyatakan bertentangan dengan UNCLOS. "Beijing menolak keputusan tersebut," kata Said.

Tindakan Beijing menolak keputusan itu, menurut Said, merupakan bentuk nyata pelanggaran terhadap norma dan konvensi internasional yang diakui secara sah oleh masyarakat dunia.

Karenanya, NU mendukung sikap tegas Menteri Luar Negeri dan Bakamla, termasuk untuk mengusir dan menenggelamkan kapal-kapal asing yang melakukan aktivitas illegal, unreported, unregulated fishing (IUUF) di seluruh perairan RI. Sikap itu merupakan manifestasi dari ’Archipelagic State Principle’ yang dimandatakan Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957.

"Karena itu pulau-pulau perbatasan, termasuk yang rawan gejolak di Laut Cina Selatan, tidak boleh lagi disebut sebagai pulau terluar, tetapi terdepan," kata Said.

Menurut Said, ketidaksungguhan pemerintah melaksanakan konsep pembangunan berparadigma maritim, akan membuat Indonesia kehilangan 75 persen potensinya untuk maju dan sejahtera. (tan/jpnn)

0 Response to "Soal Masuknya Kapal China, Said Aqil: Mati Membela Tanah Air Termasuk Mati Sahid"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

loading...